Main Article Content

Abstract

Analisis terhadap faktor - faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa merupakan upaya mendalam untuk mengurai kompleksitas faktor yang berkontribusi pada keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wajo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan pembangunan dan mengungkap faktor yang paling dominan yang menghambat pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Wajo. Melalui penggunaan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menganalisis bobot faktor yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa di Kabupaten Wajo adalah Faktor Cuaca dengan bobot 41,111%. Faktor ini memiliki dampak signifikan dalam menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Disusul oleh Faktor Sumber Daya Manusia dengan bobot 20,914% dan faktor Sumber Daya Finansial dengan bobot 16,238%, Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor Cuaca memiliki pengaruh faktor dominan terhadap keterlambatan pelaksanaan pembangunan desa.

Keywords

Analytical Hierarchy Process (AHP) Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan Desa Pemberdayaan Masyarakat

Article Details

How to Cite
Nashri, Abd Karim Hadi, & Watono. (2024). Kajian Faktor–Faktor Keterlambatan Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wajo. Jurnal TESLINK : Teknik Sipil Dan Lingkungan, 6(1), 36-44. https://doi.org/10.52005/teslink.v6i1.306

References

  1. [1] K. Desa, P. D. Tertinggal, and R. I. Transmigrasi, “Prioritas Penggunaan Dana Desa.” Jakarta, 2018.
  2. [2] M. Risnain, G. D. H. Wibowo, K. Kaharuddin, and S. Karyati, “Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lokomotif Perekonomian Desa Di Desa Jeringo Kec. gunung Sari Kabupaten Lombok Barat,” J. Kompil. Huk., vol. 4, no. 2, pp. 173–180, 2019.
  3. [3] H. Hermawan, “Pendampingan Desa Wisata Garongan: Program Kerjasama Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta dengan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” J. Abdimas Pariwisata, vol. 2, no. 1, pp. 33–52, 2021.
  4. [4] H. Maryam, “Analisis peminatan stakeholder terhadap efektivitas pemanfaatan terminal penumpang di Kabupaten Pangkep (Studi kasus Terminal Penumpang Pangkajene Kab. Pangkep),” 2020.
  5. [5] E. R. Rachman, A. K. Hadi, and R. Musa, “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dalam Konteks Budaya Para Pekerja Konstruksi di Kota Makassar (Studi Kasus Pembangunan Gedung Akademi Teknik Industri Makassar),” J. Tek. Sipil MACCA, vol. 6, no. 1, pp. 58–66, 2021.
  6. [6] R. Chambers, Memahami desa secara partisipatif. Walter de Gruyter, 1996.
  7. [7] R. Chambers, “Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif,” Yogyakarta: Kanisius, 1996.
  8. [8] E. U. P. Simanihuruk and A. T. Purba, “Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Pendukung Keputusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)(Studi Kasus di Kelurahan Bahkapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara),” J. Tekinkom (Teknik Inf. dan Komputer), vol. 2, no. 1, pp. 129–136, 2019.
  9. [9] R. M. Abd Karim Hadi and A. H. Kastella, “Analisa Pengendalian Biaya Pelaksanaan Pembangunan Jalan Hotmix HRS Di Kota Ohitel, Tual Provinsi Maluku,” 2020.
  10. [10] A. Wan, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kapasitas Pemerintah Desa Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Pembangunan Desa Di Kabupaten Rokan Hilir,” J. Agribisnis, vol. 22, no. 1, pp. 1–15, 2020.
  11. [11] M. Buya and H. Ashad, “Analisis Faktor Keterlambatan Waktu Pelaksanaan Konstruksi Pada Pembagunan Kantor Bupati Pulau Taliabu Dengan Metode Analytic Hierarchy Process,” J. Konstr. Tek. Infrastruktur dan Sains, vol. 1, no. 1, pp. 44–53, 2022.
  12. [12] M. Kuncoro, Otonomi dan pembangunan daerah: reformasi, perencanaan, strategi, dan peluang. -, 1919.
  13. [13] B. Render and J. Heizer, “Prinsip-prinsip manajemen operasi,” Jakarta: Salemba Empat, 2001.
  14. [14] L. B. Said and I. Syafei, “Prioritas Penanganan Ruas Jalan Nasional di Pulau Sumba dengan Metode Analytical Hierarchy Proses (AHP),” J. Flyover, vol. 1, no. 2, pp. 17–27, 2021.
  15. [15] D. P. Andriani, N. W. Setyanto, and L. T. W. N. Kusuma, Desain dan Analisis Eksperimen untuk Rekayasa Kualitas. Universitas Brawijaya Press, 2017.
  16. [16] H. Hansen and B. Anondho, “Analisis Faktor Manajemen Proyek Dominan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Di Daerah Pedesaaan,” JMTS J. Mitra Tek. Sipil, pp. 229–239, 2019, doi: https://doi.org/10.24912/jmts.v2i4.6304.
  17. [17] R. Bourgeois, “Analytical hierarchy process: an Overview,” Bogor: Uncapsa-Unescap, 2005.
  18. [18] S. Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” Alfabeta, 2017.
  19. [19] M. C. Sombah, A. K. T. Dundu, and M. Sibi, “Studi Analisis Pelaksanaan Pekerjaan Pemancangan Dengan Metode Value Engineering Pada Proyek Interchange Maumbi-Manado,” J. Ilm. Media Eng., vol. 6, no. 1, 2016.